Jakarta, 21 November 2026 – Koordinator Kabinet Komunikasi (Kabakom) Syahganda Nainggolan memberikan tanggapan mengenai status keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan tersebut mencuat di tengah perhatian terhadap hubungan politik antara partai-partai pendukung pemerintah dan posisi PSI dalam dinamika koalisi nasional. Keberadaan sebuah partai dalam koalisi tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap presiden, tetapi juga menyangkut komunikasi politik, kesamaan agenda, serta keterlibatan dalam pembahasan kebijakan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, pernyataan Syahganda menjadi bagian dari diskusi mengenai bagaimana hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintah dijalankan. PSI sendiri dikenal sebagai partai yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, meskipun tidak memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2024. Kondisi tersebut membuat posisi politik PSI memiliki karakter berbeda dibandingkan partai koalisi yang mempunyai perwakilan di parlemen.
Perdebatan mengenai posisi PSI semakin menguat setelah tiga kader yang sebelumnya memiliki keterkaitan dengan partai tersebut memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah PSI masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah meskipun tidak lagi memiliki perwakilan kader di kabinet. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengaku belum menerima informasi ataupun pernyataan resmi yang menyebutkan PSI telah meninggalkan koalisi. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026. Syahganda menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari kepengurusan partai politik sehingga tidak dapat memastikan keputusan internal yang diambil PSI. Ia menyatakan akan memeriksa kembali informasi mengenai status partai tersebut sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian, ketidakhadiran PSI dalam kegiatan politik tertentu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perubahan status koalisi secara resmi.
Syahganda juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak melihat perwakilan PSI ketika Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut berlangsung setelah agenda rapat kabinet dan sidang terbatas yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Syahganda mengaku sempat berinteraksi dengan sejumlah tokoh politik ketika kegiatan memasuki waktu istirahat. Namun, ia tidak menemukan perwakilan PSI di antara peserta yang ditemuinya. Meski demikian, Syahganda tidak menyimpulkan bahwa ketidakhadiran tersebut merupakan tanda resmi keluarnya PSI dari koalisi pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa pertemuan politik semacam itu dapat melibatkan ketua umum maupun jajaran pengurus partai sesuai undangan yang diberikan. Oleh karena itu, kepastian mengenai posisi PSI tetap membutuhkan penjelasan langsung dari partai bersangkutan maupun pimpinan koalisi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyampaikan pandangan bahwa PSI kemungkinan tidak lagi menjadi bagian dari koalisi setelah kehilangan perwakilan kader di kabinet. Pandangan tersebut kemudian memunculkan tanggapan dari sejumlah partai politik lainnya yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi bahkan menyarankan agar PSI mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyerahkan persoalan penentuan status PSI kepada Partai Gerindra sebagai kekuatan utama dalam koalisi. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai munculnya berbagai pandangan mengenai PSI merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa belum terdapat pernyataan resmi dari PSI mengenai keputusan meninggalkan koalisi. Perbedaan tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa posisi sebuah partai dalam koalisi dapat menjadi bahan perdebatan meskipun belum ada keputusan formal yang mengubah hubungan politiknya.
Di tengah berbagai tanggapan tersebut, PSI memberikan penjelasan untuk menegaskan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan bahwa partainya masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah dan tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan presiden. Ia menjelaskan bahwa keputusan tiga kader yang mengundurkan diri dari partai merupakan pilihan pribadi masing-masing dan tidak berkaitan dengan keputusan organisasi. Menurut Grace, hubungan koalisi ditentukan melalui sikap resmi partai politik, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan individu tertentu dalam kabinet. Penjelasan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap anggapan bahwa PSI otomatis kehilangan status sebagai pendukung pemerintah setelah tidak lagi memiliki kader yang menduduki jabatan eksekutif. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa belum ada pernyataan resmi dari partai koalisi ataupun Presiden Prabowo yang menyebut PSI telah keluar dari barisan pendukung pemerintah. Dengan adanya penegasan tersebut, pembahasan mengenai status PSI masih berada dalam ranah dinamika komunikasi politik, sementara partai yang bersangkutan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan tetap berlanjut.