Jakarta, 31 Agustus 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di Ibu Kota. Menurut Pramono, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam menangani persoalan sampah karena sumber masalahnya berada di berbagai lapisan masyarakat. Penanganan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada proses pengangkutan dan pembuangan, tetapi dimulai sejak sampah dihasilkan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi jumlah sampah yang akhirnya dikirim ke tempat pembuangan akhir. Dengan kerja sama yang dilakukan secara konsisten, Pemprov DKI berharap persoalan sampah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
Pramono menyampaikan pentingnya kolaborasi tersebut dalam rangkaian upaya membangun pola baru pengelolaan sampah di Jakarta. Ia menilai perubahan tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan kebijakan pemerintah tanpa diikuti perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, warga perlu dilibatkan sejak tahap paling awal, terutama dalam mengurangi dan memilah sampah dari rumah. Sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenisnya akan lebih mudah untuk diolah kembali dan memiliki peluang untuk dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna. Sebaliknya, sampah yang tercampur sejak awal akan membuat proses pengolahan menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya tambahan. Oleh sebab itu, perubahan kebiasaan di tingkat rumah tangga menjadi salah satu fondasi penting dalam strategi pengelolaan sampah Jakarta.
Salah satu langkah yang terus didorong adalah gerakan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber. Pemprov DKI mengajak masyarakat membiasakan diri memisahkan sampah organik, material yang dapat didaur ulang, serta sampah residu sejak dari rumah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang harus diangkut menuju tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Pemilahan juga membuka kesempatan bagi sampah tertentu untuk diolah kembali sehingga tidak seluruhnya berakhir sebagai limbah. Program tersebut membutuhkan dukungan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota agar penerapannya dapat berjalan secara konsisten. Dengan sistem yang dilakukan dari hulu, pemerintah berharap tekanan terhadap fasilitas pembuangan akhir dapat dikurangi secara bertahap.
Persoalan TPST Bantargebang juga menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan pengelolaan sampah Jakarta. Selama ini, fasilitas tersebut menerima sebagian besar sampah yang berasal dari wilayah Ibu Kota sehingga beban pengelolaannya terus menjadi tantangan. Pramono menilai penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan dengan terus meningkatkan kapasitas pengangkutan menuju lokasi tersebut. Pemerintah perlu mengurangi jumlah sampah yang dikirim sejak dari sumbernya melalui pemilahan, pengurangan, serta pengolahan kembali. Dengan cara tersebut, volume sampah yang masuk ke fasilitas pembuangan akhir dapat ditekan. Upaya ini juga membutuhkan perubahan pola pikir agar masyarakat tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang cukup dibuang setelah tidak digunakan.
Kolaborasi juga diperlukan dalam mengembangkan berbagai metode pengolahan sampah. Sampah organik, misalnya, dapat diolah melalui berbagai metode sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Salah satu pendekatan yang didorong adalah pemanfaatan sampah organik melalui pengolahan biologis, termasuk biokonversi menggunakan maggot. Sampah yang sebelumnya hanya menjadi beban dapat diubah menjadi bahan yang memiliki manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Pengolahan sampah organik juga berpotensi mengurangi volume sampah yang harus diangkut setiap hari. Jika diterapkan secara luas di berbagai lingkungan, metode tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan beban sistem persampahan Jakarta.
Selain masyarakat, dunia usaha juga dinilai memiliki peran besar dalam upaya tersebut. Pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan kafe menghasilkan sampah dalam jumlah cukup besar sehingga pengelolaannya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pemprov DKI mendorong pelaku usaha agar memiliki sistem pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Sampah yang berasal dari kegiatan usaha perlu dipilah dan diolah sesuai dengan karakteristiknya sebelum masuk ke sistem pengangkutan pemerintah. Langkah tersebut juga dapat mendorong perusahaan melihat pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang melakukan pengelolaan dari sumber, jumlah sampah yang masuk ke sistem pembuangan akhir dapat dikurangi.
Peran komunitas dan organisasi masyarakat juga tidak kalah penting dalam membangun kebiasaan baru tersebut. Komunitas dapat menjadi penggerak di tingkat lingkungan sekaligus membantu memberikan edukasi mengenai cara memilah dan mengolah sampah. Kegiatan berbasis masyarakat dapat membuat kebijakan pemerintah lebih mudah diterapkan karena warga terlibat secara langsung dalam prosesnya. Selain memberikan manfaat lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas juga dapat menciptakan peluang ekonomi apabila material yang memiliki nilai jual dikumpulkan dan diproses dengan baik. Bank sampah menjadi salah satu contoh kegiatan yang dapat menghubungkan persoalan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang telah bergerak dalam bidang pengelolaan sampah.
Pramono juga menekankan bahwa membangun Jakarta sebagai kota global membutuhkan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Kota dengan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah signifikan setiap hari. Apabila tidak dikelola secara baik, sampah dapat menimbulkan persoalan lingkungan, kesehatan, serta mengganggu kualitas ruang publik. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi citra Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Karena itu, penyelesaian persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah yang lebih baik akan membantu menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat, tertata, dan nyaman.
Pemprov DKI juga perlu memperkuat koordinasi di tingkat wilayah agar kebijakan tidak berhenti pada tingkat pusat pemerintahan. Wali kota, camat, dan lurah memiliki peran penting dalam memastikan kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Mereka dapat membantu mengedukasi warga sekaligus memantau pelaksanaan program di tingkat permukiman. Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk mengaktifkan kembali berbagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berada di lingkungan warga. Dengan adanya sistem yang berjalan dari tingkat paling bawah, pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber masalahnya. Pemerintah daerah juga dapat lebih cepat mengetahui kendala yang muncul dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan.
Pengurangan sampah juga perlu dilakukan bersamaan dengan pengembangan fasilitas pengolahan. Sampah yang telah dipilah dari sumber akan lebih mudah masuk ke berbagai sistem pengolahan sesuai jenisnya. Material yang dapat didaur ulang dapat diproses kembali, sementara sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau melalui metode biokonversi. Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kemudian dapat diarahkan ke fasilitas pengolahan residu yang sesuai. Pendekatan tersebut membuat sistem persampahan tidak hanya bergantung pada tempat pembuangan akhir. Semakin banyak sampah yang dapat dimanfaatkan atau diolah kembali, semakin kecil pula volume yang harus dibuang.
Menurut Pramono, keberhasilan penanganan sampah pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi seluruh pihak. Pemerintah dapat membuat kebijakan dan menyediakan fasilitas, tetapi penerapannya membutuhkan partisipasi masyarakat setiap hari. Kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan dapat memberikan dampak apabila dilakukan secara bersama-sama. Dunia usaha juga perlu menjalankan kewajibannya dengan memastikan sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasional ditangani secara bertanggung jawab. Sementara komunitas dapat menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Kolaborasi tersebut akan membuat penanganan sampah tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah sudah muncul, tetapi menjadi sistem yang berjalan sejak awal.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa upaya pengelolaan sampah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Sampah yang berhasil dipilah dan diolah dapat memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan sistem yang tepat. Material daur ulang dapat dikumpulkan melalui bank sampah, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kompos atau produk lain. Pendekatan ekonomi sirkular seperti ini dapat membuat masyarakat melihat bahwa sampah bukan hanya sesuatu yang harus dibuang. Jika nilai ekonomi tersebut dapat dirasakan secara langsung, partisipasi warga dalam pemilahan sampah berpotensi meningkat. Dengan demikian, kepentingan menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah kolaboratif juga penting untuk menghadapi persoalan sampah plastik yang sulit terurai. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pelaku usaha dapat berkontribusi dengan mengurangi penggunaan kemasan yang tidak diperlukan serta menyediakan sistem pengelolaan limbah dari kegiatan bisnisnya. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan edukasi, sedangkan masyarakat berperan melalui perubahan pola konsumsi sehari-hari. Apabila hanya satu pihak yang bergerak, dampaknya akan terbatas karena sampah plastik dihasilkan dari berbagai aktivitas. Karena itu, pendekatan lintas sektor menjadi semakin penting untuk menghasilkan perubahan yang bertahan dalam jangka panjang.
Pramono optimistis pola baru pengelolaan sampah dapat dibangun melalui koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas. Ia menilai Jakarta memiliki potensi untuk memperbaiki sistem persampahan apabila semua pihak memiliki tujuan yang sama. Penanganan dari hulu hingga hilir perlu berjalan secara berkesinambungan sehingga tidak ada bagian dari rantai pengelolaan yang terabaikan. Pengurangan sampah dari sumber harus berjalan bersama dengan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga penanganan residu. Dengan sistem seperti itu, pemerintah tidak hanya mengatasi sampah yang sudah menumpuk, tetapi juga mencegah timbulan baru terus bertambah. Perubahan tersebut membutuhkan waktu dan kedisiplinan, tetapi dapat memberikan hasil apabila dilakukan secara konsisten.
Pada akhirnya, Pramono menegaskan bahwa persoalan sampah Jakarta merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah seorang diri. Kolaborasi lintas sektor menjadi dasar untuk membangun sistem pengelolaan yang dimulai dari rumah, lingkungan masyarakat, dunia usaha, hingga fasilitas pengolahan dan pembuangan akhir. Pemilahan sampah sejak sumber diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang sekaligus meningkatkan peluang pemanfaatan kembali material yang masih bernilai. Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha agar pengelolaan sampah menjadi kebiasaan, bukan sekadar program sementara. Dengan kerja sama yang dilakukan secara konsisten, Jakarta diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah sekaligus membangun lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.