Jakarta, 14 September 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, pengelola perpustakaan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan perpustakaan tetap relevan di tengah perubahan kebutuhan informasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mencari, membaca, dan memanfaatkan pengetahuan sehingga perpustakaan tidak dapat hanya mengandalkan fungsi tradisional sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku. Transformasi diperlukan agar perpustakaan berkembang menjadi ruang pembelajaran, diskusi, kreativitas, dan pengembangan kemampuan masyarakat. Kerja sama lintas sektor juga dibutuhkan untuk memperluas akses terhadap bahan bacaan berkualitas sekaligus memperkuat budaya literasi. MPR memandang keberadaan perpustakaan tetap memiliki posisi penting meskipun masyarakat semakin mudah memperoleh informasi melalui perangkat digital. Tantangannya adalah membuat layanan perpustakaan terus mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai sumber pengetahuan yang dapat diakses masyarakat.
Perubahan perilaku pembaca menjadi salah satu alasan perpustakaan perlu melakukan penyesuaian. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi melalui telepon pintar, komputer, buku elektronik, hingga berbagai platform digital tanpa harus datang langsung ke gedung perpustakaan. Kondisi tersebut tidak berarti perpustakaan kehilangan fungsi, tetapi bentuk pelayanan perlu berkembang mengikuti kebutuhan pengguna. Koleksi fisik dapat berjalan berdampingan dengan layanan digital sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh informasi. Perpustakaan juga dapat menyediakan akses terhadap sumber pengetahuan yang telah melalui proses pengelolaan dan kurasi. Fungsi tersebut semakin penting ketika masyarakat menghadapi jumlah informasi yang sangat besar dan tidak seluruhnya memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dapat menjadi salah satu cara memperkuat pemanfaatan perpustakaan. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki hubungan langsung dengan pelajar dan mahasiswa yang merupakan kelompok penting dalam pengembangan budaya membaca. Program literasi dapat dirancang agar kunjungan ke perpustakaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran. Pelajar dapat dikenalkan dengan cara mencari sumber informasi, membandingkan referensi, dan menggunakan bahan bacaan untuk memperluas pengetahuan. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan diskusi, pelatihan, maupun kegiatan akademik lainnya. Hubungan yang kuat dengan institusi pendidikan membuat fasilitas perpustakaan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Pemerintah daerah juga memiliki peran besar karena kondisi perpustakaan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Daerah dengan fasilitas dan anggaran memadai dapat mengembangkan layanan digital dengan lebih cepat, sementara kawasan lain masih menghadapi keterbatasan koleksi maupun sarana dasar. Ketimpangan tersebut perlu mendapatkan perhatian agar akses terhadap pengetahuan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Perpustakaan daerah, perpustakaan desa, dan layanan bergerak dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan. Pemerintah perlu memastikan pengembangan infrastruktur berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas koleksi. Kehadiran perpustakaan yang mudah dijangkau dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan belajar masyarakat.
Kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi perpustakaan. Pustakawan tidak lagi hanya berhadapan dengan pengelolaan buku fisik, tetapi juga perlu memahami teknologi informasi dan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Kemampuan membantu masyarakat menemukan informasi yang tepat menjadi semakin penting ketika sumber digital berkembang sangat cepat. Pustakawan juga dapat berperan memberikan edukasi mengenai literasi digital, keamanan informasi, dan kemampuan mengenali informasi yang tidak dapat dipercaya. Pengembangan kompetensi karena itu perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Transformasi perpustakaan akan sulit berjalan apabila peningkatan fasilitas tidak diikuti kesiapan tenaga pengelolanya.
Komunitas literasi dapat menjadi mitra penting karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami karakter pembaca di lingkungannya. Kolaborasi dapat dilakukan melalui kegiatan membaca bersama, diskusi buku, kelas menulis, pelatihan keterampilan, maupun program yang disesuaikan dengan kebutuhan warga. Aktivitas semacam itu dapat membuat perpustakaan menjadi ruang yang lebih hidup dan tidak hanya dikunjungi ketika seseorang membutuhkan buku tertentu. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam menentukan kegiatan sehingga program yang diselenggarakan lebih sesuai dengan minat pengguna. Pendekatan partisipatif memberikan rasa memiliki terhadap perpustakaan sebagai fasilitas bersama. Semakin kuat keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang perpustakaan mempertahankan relevansinya.
Transformasi digital menjadi kebutuhan lain yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan perpustakaan. Digitalisasi koleksi dapat membantu masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa dibatasi jarak dan waktu selama memiliki perangkat serta jaringan internet. Sistem pencarian yang baik juga mempermudah pengguna menemukan buku, jurnal, arsip, atau bahan lainnya yang dibutuhkan. Namun, transformasi digital tidak berarti seluruh layanan harus dipindahkan ke ruang daring. Gedung perpustakaan tetap memiliki fungsi sebagai tempat belajar, bekerja, bertemu, dan berinteraksi secara langsung. Model layanan yang menggabungkan fasilitas fisik dan digital dapat memberikan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat.
Perpustakaan juga memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Kemampuan menggunakan perangkat tidak selalu berarti seseorang mampu menilai kualitas informasi yang diperolehnya. Arus informasi yang cepat dapat membuat kabar keliru maupun informasi tanpa konteks menyebar dengan mudah. Perpustakaan dapat menyediakan kegiatan yang membantu masyarakat memahami cara memeriksa informasi dan menggunakan sumber yang kredibel. Kemampuan tersebut dibutuhkan oleh pelajar, pekerja, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. Dengan fungsi tersebut, perpustakaan dapat mempertahankan posisinya sebagai tempat memperoleh pengetahuan sekaligus membangun kemampuan berpikir kritis.
Penguatan budaya membaca tetap menjadi pekerjaan penting meskipun bentuk bahan bacaan semakin beragam. Buku cetak, buku elektronik, jurnal, arsip digital, maupun materi audiovisual dapat menjadi bagian dari ekosistem literasi selama digunakan untuk memperluas pengetahuan. Tantangan utama adalah membangun kebiasaan masyarakat untuk mencari dan memahami informasi secara mendalam, bukan hanya mengonsumsi informasi singkat. Program perpustakaan dapat dirancang agar membaca dikaitkan dengan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan. Ketika manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung, perpustakaan memiliki peluang lebih besar untuk menarik pengguna secara konsisten. Pengembangan layanan karena itu perlu berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukan semata-mata jumlah koleksi.
Dorongan MPR terhadap kolaborasi yang kuat pada akhirnya menegaskan bahwa keberlanjutan perpustakaan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan infrastruktur, lembaga pendidikan memperkuat kebiasaan literasi, pustakawan mengembangkan layanan, komunitas menggerakkan partisipasi, sementara masyarakat menjadi pengguna sekaligus bagian dari pengembangan perpustakaan. Transformasi digital perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses tanpa menghilangkan fungsi perpustakaan sebagai ruang publik untuk belajar dan berinteraksi. Pengembangan juga harus menjangkau daerah agar kesenjangan akses pengetahuan dapat terus diperkecil. Dengan kolaborasi yang konsisten, perpustakaan dapat berkembang mengikuti perubahan zaman dan tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Relevansi perpustakaan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya menjawab kebutuhan pengetahuan sekaligus membuka kesempatan belajar bagi sebanyak mungkin warga.