Jakarta, 12 September 2026 – Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama daging ayam ras dan beras, sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali. Pergerakan harga kedua komoditas tersebut perlu dipantau karena memiliki pengaruh cukup besar terhadap pengeluaran rumah tangga masyarakat. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu harga melonjak tinggi sebelum melakukan intervensi, melainkan segera mengidentifikasi penyebab kenaikan di wilayah masing-masing. Kondisi pasokan, distribusi, biaya transportasi, hingga perkembangan permintaan harus diperiksa secara berkala. Langkah pengendalian juga perlu disesuaikan dengan karakter persoalan yang terjadi di setiap daerah. Dengan respons yang lebih cepat, tekanan harga diharapkan tidak berkembang menjadi kenaikan yang berlangsung dalam waktu panjang.
Beras menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus karena merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Perubahan harga beras dapat langsung memengaruhi pengeluaran keluarga, terutama kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan bagian cukup besar dari pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Pemda karena itu perlu memantau ketersediaan beras mulai dari tingkat produsen, penggilingan, distributor, hingga pasar tradisional dan ritel. Ketika ditemukan kenaikan yang tidak wajar, pemerintah harus mengetahui apakah persoalan berasal dari produksi atau rantai distribusi. Informasi tersebut diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara umum tanpa menyelesaikan penyebab utama. Stabilitas pasokan menjadi salah satu kunci menjaga harga tetap berada pada tingkat yang terjangkau.
Harga daging ayam ras juga perlu mendapatkan pengawasan karena komoditas tersebut menjadi salah satu sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat. Pergerakannya dapat dipengaruhi harga pakan, ketersediaan bibit ayam, biaya produksi, distribusi, dan perubahan permintaan. Kenaikan pada tingkat konsumen tidak selalu berarti peternak memperoleh keuntungan lebih besar karena biaya produksi juga dapat meningkat. Pemerintah daerah perlu melihat struktur harga dari tingkat peternak hingga pedagang agar kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Keseimbangan diperlukan supaya konsumen memperoleh harga terjangkau sementara peternak tetap memiliki insentif untuk mempertahankan produksi. Gangguan terhadap keseimbangan tersebut dapat memengaruhi pasokan pada periode berikutnya.
Mendagri mendorong kepala daerah menggunakan data harga sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pemantauan perlu dilakukan secara rutin sehingga perubahan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi lonjakan yang signifikan. Perbandingan harga antarpasar juga dapat membantu menemukan wilayah yang mengalami persoalan distribusi. Apabila satu daerah mengalami kenaikan sementara wilayah tetangga memiliki pasokan berlebih, kerja sama antardaerah dapat digunakan untuk memperbaiki keseimbangan. Mekanisme tersebut lebih efektif apabila pemerintah telah memiliki komunikasi dengan daerah produsen sebelum terjadi tekanan harga. Data yang diperbarui secara cepat menjadi penting agar kebijakan tidak terlambat mengikuti kondisi pasar.
Operasi pasar dapat menjadi salah satu pilihan ketika kenaikan harga terjadi akibat terbatasnya pasokan pada tingkat konsumen. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga dan pelaku usaha terkait untuk menambah ketersediaan komoditas di lokasi yang mengalami tekanan. Pasar murah juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau pada periode tertentu. Namun, langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu mekanisme pasar maupun merugikan produsen. Intervensi sebaiknya diarahkan pada wilayah dan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi setelah kegiatan juga diperlukan untuk mengetahui apakah harga mulai kembali stabil.
Kelancaran distribusi menjadi faktor lain yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan pangan secara nasional belum tentu langsung menjamin harga stabil apabila barang mengalami hambatan ketika dikirim menuju konsumen. Kerusakan jalan, gangguan cuaca, kenaikan biaya transportasi, atau panjangnya rantai distribusi dapat meningkatkan harga di tingkat pasar. Pemda perlu memastikan jalur distribusi utama dapat digunakan dengan baik dan tidak terdapat hambatan yang tidak semestinya. Koordinasi dengan pelaku usaha diperlukan untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi selama pengiriman. Perbaikan distribusi dapat memberikan dampak jangka panjang karena membantu menekan biaya logistik.
Kerja sama antardaerah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi pangan. Tidak semua daerah memiliki kemampuan memproduksi beras dan ayam dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan penduduknya. Daerah dengan surplus dapat memasok wilayah yang mengalami kekurangan melalui kesepakatan yang dibangun secara terencana. Kepastian permintaan juga memberikan manfaat kepada produsen karena mereka memiliki pasar yang lebih jelas. Pemerintah daerah dapat membantu mempertemukan produsen dan pembeli sekaligus memfasilitasi aspek distribusi. Pola tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap transaksi mendadak ketika harga sudah mengalami kenaikan.
Pengawasan terhadap rantai pasok juga perlu diperkuat untuk mencegah praktik yang dapat menyebabkan harga meningkat secara tidak wajar. Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penahanan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kelangkaan. Namun, setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan data dan bukti agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Kenaikan harga dapat terjadi karena banyak faktor yang sepenuhnya berkaitan dengan kondisi produksi dan pasar. Pengawasan yang tepat dapat membantu pemerintah membedakan antara kenaikan akibat faktor fundamental dan persoalan distribusi. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Pengendalian inflasi juga membutuhkan komunikasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pembelian berlebihan akibat kekhawatiran terhadap kenaikan harga. Informasi mengenai kondisi stok dan langkah pemerintah perlu disampaikan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan konsumen. Ketika masyarakat mengetahui pasokan tersedia, tekanan permintaan akibat kepanikan dapat dikurangi. Pedagang juga diharapkan menjaga praktik penjualan yang wajar dan tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara berlebihan. Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan informasi yang diberikan sesuai kondisi nyata di lapangan. Kepercayaan publik akan lebih mudah dipertahankan apabila komunikasi didukung tindakan konkret.
Arahan Mendagri agar pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga ayam dan beras menunjukkan pentingnya pengendalian inflasi dilakukan sejak tekanan mulai terlihat. Kepala daerah diminta aktif memantau pasokan, harga, distribusi, dan kebutuhan masyarakat serta segera mengambil tindakan ketika ditemukan persoalan. Operasi pasar, pasar murah, kerja sama antardaerah, perbaikan distribusi, dan penguatan produksi dapat digunakan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Kebijakan yang tepat membutuhkan data yang cepat dan akurat agar intervensi tidak dilakukan setelah harga terlanjur meningkat tinggi. Stabilitas harga pangan penting untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan usaha produsen. Dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang konsisten, tekanan inflasi dari komoditas pangan diharapkan dapat dikendalikan tanpa mengganggu keseimbangan pasar.