Cirebon, 16 September 2026 – Kota Cirebon bakal memiliki destinasi wisata baru yang terintegrasi dengan aktivitas perikanan melalui pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan kawasan tersebut tidak hanya sebagai pusat kegiatan perikanan modern, tetapi juga sebagai kawasan yang dapat mendukung sektor pariwisata. Proyek pengembangan ditargetkan rampung pada 2028 dengan konsep pelabuhan yang lebih bersih, tertata, higienis, dan ramah lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan pelabuhan perikanan tidak lagi identik dengan kawasan kumuh dan berbau. PPN Kejawanan nantinya diharapkan memiliki karakter yang selaras dengan identitas Kota Cirebon. Pengembangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembenahan pelabuhan perikanan agar memiliki daya saing lebih tinggi.
Pembangunan PPN Kejawanan dilakukan melalui proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I. Pekerjaan konstruksi dijadwalkan berlangsung selama 730 hari kalender atau sekitar 24 bulan, terhitung mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028. Proyek tersebut memperoleh pembiayaan melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank. Nilai investasi pengembangan kawasan mencapai sekitar Rp459 miliar. Pekerjaan dilakukan oleh PT Nindya Karya bersama PT Sumber Teknik Konstruksi. Pengembangan mencakup pembangunan fasilitas di sisi laut maupun kawasan darat pelabuhan.
Di bagian laut, sejumlah infrastruktur akan dibangun dan ditingkatkan, mulai dari breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan hingga dermaga. Fasilitas tersebut dipersiapkan agar PPN Kejawanan dapat melayani kapal perikanan dengan lebih baik. Sementara di kawasan darat akan tersedia kantor administrasi dan syahbandar, tempat pelelangan ikan, kios UMKM, gedung pendukung kegiatan perikanan hingga instalasi pengolahan air limbah. Penataan tersebut diharapkan mengubah wajah pelabuhan menjadi lebih bersih dan nyaman. Aktivitas industri juga akan diatur agar tidak berkembang secara sembarangan. Konsep tersebut menjadi dasar untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi perikanan dengan pariwisata.
Trenggono menilai pelabuhan perikanan yang tertata dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan wisatawan. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah pelabuhan dan kampung nelayan di Jepang, Australia serta Eropa yang dapat tetap bersih meskipun memiliki aktivitas perikanan tinggi. Pemerintah ingin menerapkan pendekatan serupa dengan menyesuaikannya terhadap karakter Cirebon. Dengan lingkungan yang lebih tertata, masyarakat dapat menyaksikan aktivitas perikanan sekaligus menikmati kawasan pesisir. Konsep wisata tersebut tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi utama Kejawanan sebagai pelabuhan perikanan. Sebaliknya, pariwisata dikembangkan sebagai kegiatan tambahan yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas.
Kapasitas PPN Kejawanan juga akan meningkat secara signifikan setelah proyek selesai. Pelabuhan yang sebelumnya memiliki kapasitas sekitar 241 kapal ditargetkan mampu melayani hingga 500 kapal. Produksi ikan diproyeksikan meningkat dari sekitar 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan memperkuat posisi Cirebon sebagai salah satu pusat aktivitas perikanan di wilayah utara Jawa Barat. Produk yang didaratkan juga diarahkan memiliki kualitas dan ketertelusuran yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Pelabuhan akan memberikan layanan yang lebih terintegrasi kepada nelayan dan pelaku usaha.
Dampak ekonomi proyek juga diharapkan terlihat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah pekerja yang terlibat dalam aktivitas kawasan diproyeksikan meningkat dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang setelah pengembangan berjalan optimal. Kehadiran wisatawan nantinya dapat membuka peluang tambahan bagi UMKM, kuliner, perdagangan, transportasi, dan usaha jasa. Kios-kios yang disiapkan di kawasan pelabuhan dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi tersebut. Produk hasil laut Cirebon juga memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari pengalaman wisata. Dengan demikian, pengembangan pelabuhan diharapkan memberikan efek ekonomi yang tidak hanya dirasakan pelaku industri perikanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyiapkan dukungan terhadap akses menuju kawasan Kejawanan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akses dari kawasan gerbang tol menuju pelabuhan perlu ditata agar pengembangan kawasan dapat berjalan optimal. Perbaikan jalan dan trotoar menjadi bagian yang mendapatkan perhatian. Penataan tersebut penting karena PPN Kejawanan nantinya akan menjalankan fungsi perikanan sekaligus menjadi bagian dari kawasan wisata Kota Cirebon. Akses yang nyaman dibutuhkan untuk mendukung pergerakan masyarakat, wisatawan, serta distribusi hasil perikanan. Pemerintah daerah juga melihat proyek tersebut sebagai kesempatan memperkuat wajah kawasan pesisir Cirebon.
Jika pembangunan berjalan sesuai jadwal, wajah baru PPN Kejawanan ditargetkan dapat terlihat sepenuhnya pada 2028. Kawasan tersebut akan menggabungkan pelabuhan perikanan modern, pusat bisnis hasil tangkapan, fasilitas ekspor, UMKM, serta unsur pariwisata dalam satu kawasan. Konsep tersebut diharapkan membuat Kejawanan tidak hanya dikenal sebagai tempat kapal bersandar dan ikan didaratkan. Pemerintah ingin menjadikannya kawasan pesisir yang produktif sekaligus nyaman dikunjungi masyarakat. Peningkatan kapasitas kapal, produksi ikan, dan jumlah tenaga kerja menjadi sasaran ekonomi yang berjalan bersamaan dengan pengembangan wisata. Kehadiran PPN Kejawanan versi baru berpotensi menambah pilihan destinasi sekaligus memperkuat ekonomi pesisir Kota Cirebon.