Jakarta, 3 Oktober 2026 – Pergantian kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi momentum untuk menjaga transformasi institusi tetap berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sehari kemudian, penyerahan Panji Tribrata menandai peralihan resmi kepemimpinan Polri. Suyudi menyatakan konsolidasi internal dan evaluasi program yang telah berjalan menjadi bagian dari langkah awal kepemimpinannya.
Transformasi berkelanjutan berarti pembenahan institusi tidak harus selalu dimulai dari awal setiap kali terjadi pergantian pimpinan. Program yang dinilai efektif dapat dipertahankan dan dikembangkan, sementara kekurangan yang ditemukan menjadi bahan evaluasi. Pendekatan tersebut memungkinkan pengalaman organisasi dan infrastruktur yang telah dibangun tetap dimanfaatkan. Analis pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai kesinambungan diperlukan agar transformasi berkembang menjadi kapasitas institusional, bukan sekadar program yang bergantung pada figur pemimpin.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Suyudi memaparkan enam program prioritas transformasi. Salah satunya menyangkut penguatan kelembagaan dengan penyederhanaan organisasi Mabes Polri, penguatan profesionalisme Polda, menjadikan Polres sebagai satuan operasional dasar yang kuat, serta membangun Polsek yang tangguh dan dekat dengan masyarakat. Pembenahan sumber daya manusia juga mencakup perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, kompetensi hingga kesejahteraan personel.
Kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian lain dari arah transformasi melalui gagasan “Polisi Bersama Masyarakat”. Suyudi menyebut peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil dan kehadiran polisi di tengah persoalan masyarakat sebagai prioritas. Ia juga berencana memetakan masalah di berbagai bagian internal Polri untuk menentukan pembenahan yang perlu segera dilakukan. Langkah tersebut disiapkan dalam kerangka strategi jangka pendek, menengah dan panjang.
Keberlanjutan transformasi juga menghadapi tantangan dari perubahan lingkungan strategis. Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, menghadirkan kebutuhan baru dalam penanganan kejahatan sekaligus pengelolaan organisasi kepolisian. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto juga menyoroti reformasi kultur sebagai salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian kepemimpinan baru. Kondisi tersebut membuat peningkatan kompetensi personel dan kemampuan adaptasi teknologi menjadi bagian penting dalam pembenahan institusi.
Sebelumnya, transformasi Polri dikembangkan melalui bidang operasional, organisasi, pelayanan publik dan pengawasan, termasuk pemanfaatan layanan digital. Polri menyatakan pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Pada kepemimpinan baru, program yang telah berjalan menjadi bagian yang dapat dievaluasi untuk menentukan aspek yang perlu dilanjutkan, diperbaiki atau dikembangkan. Dengan demikian, perubahan kepemimpinan tidak serta-merta memutus proses pembenahan sebelumnya.
Transformasi Polri pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjadikan pembenahan sebagai sistem kelembagaan yang berjalan konsisten. Modernisasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan, pengawasan serta penegakan hukum menjadi unsur yang saling berkaitan. Keberlanjutan juga membutuhkan mekanisme evaluasi agar kebijakan dapat disesuaikan dengan perubahan tantangan keamanan dan kebutuhan masyarakat. Pergantian kepemimpinan pun dapat menjadi momentum untuk memperkuat proses yang sudah berjalan sekaligus membuka ruang pembenahan baru.