Jakarta, 11 November 2026 – Kabar penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto memunculkan perhatian terhadap mekanisme pergantian wakil presiden. Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diajukan secara resmi, prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku. Penyerahan surat kepada presiden tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh tahapan pergantian jabatan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari. Sidang tersebut bertujuan memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR. Setelah menerima pemberitahuan resmi, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan. Selanjutnya, lembaga tersebut akan meminta Presiden Prabowo mengajukan nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya.
Dalam proses pengisian jabatan, Presiden Prabowo harus mengusulkan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan sebelum proses pemungutan suara berlangsung. Anggota MPR kemudian memilih satu calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasil pemungutan suara kedua tetap berimbang, presiden memiliki kewenangan menentukan salah satu calon sebagai wakil presiden. Setelah proses pemilihan selesai, MPR akan melantik wakil presiden terpilih sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, kabar pengunduran diri Gibran telah dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026). Surat pengunduran diri disebut telah diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Namun, penyelesaian administrasi dan proses konstitusional di MPR tetap diperlukan sebelum pergantian jabatan dapat dilaksanakan.
Perkembangan tersebut berlangsung bersamaan dengan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Meski demikian, mekanisme pengunduran diri berbeda dengan proses pemakzulan yang melibatkan tahapan pemeriksaan konstitusional. Kepastian pergantian wakil presiden kini bergantung pada penyelesaian prosedur resmi serta keputusan lembaga negara yang berwenang.