Nagekeo, 9 September 2026 – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena meminta seluruh data korban dan kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo diverifikasi secara ketat sebelum pemerintah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Akurasi data dinilai menjadi bagian penting karena akan menentukan kebutuhan bantuan serta program pemulihan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Gubernur menegaskan tidak boleh ada korban maupun kerusakan yang terlewat dalam proses pendataan. Seluruh informasi harus benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dilakukan ketika penanganan bencana mulai bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan.
Arahan itu disampaikan Melki ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Flores di Kabupaten Nagekeo pada Rabu. Pertemuan tersebut diikuti jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, forum koordinasi pimpinan daerah, serta tenaga ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rapat difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat sekaligus memastikan berbagai kekurangan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki. Pemerintah juga mulai mempersiapkan kebutuhan untuk memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Konsolidasi data menjadi salah satu agenda utama karena keputusan mengenai pemulihan nantinya akan menggunakan hasil pendataan tersebut sebagai dasar.
Melki meminta pendataan tidak hanya mencakup rumah masyarakat, tetapi seluruh fasilitas dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa. Sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, jaringan irigasi, bendungan, dan infrastruktur lainnya harus diperiksa sesuai kondisi sebenarnya. Setelah data lapangan dikumpulkan, pemerintah akan melakukan kompilasi dan uji publik agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus memberikan tanggapan terhadap hasil pendataan. Proses verifikasi juga akan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB, dan BPBD. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kesalahan sekaligus memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.
Gubernur juga memberikan peringatan agar proses pendataan tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, tidak boleh ada masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai korban terdampak tetapi justru tidak tercatat sehingga kehilangan kesempatan memperoleh bantuan. Sebaliknya, data juga harus dijaga agar tidak mengalami manipulasi yang dapat mengganggu proses penyaluran dukungan pemerintah. Setiap tindakan sengaja menghilangkan ataupun memanipulasi informasi mengenai korban dan kerusakan disebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Pemerintah daerah karena itu diminta bekerja secara transparan dan memastikan setiap hasil verifikasi memiliki bukti yang memadai.
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus melaporkan penanganan gempa telah memasuki hari ke-24. Berdasarkan perkembangan terbaru yang disampaikan dalam rapat, sebanyak 20 orang tercatat meninggal dunia, 34 orang mengalami luka berat, dan 132 lainnya mengalami luka ringan di wilayah Nagekeo. Pemerintah daerah juga mencatat 16.831 unit rumah terdampak serta 710 fasilitas umum mengalami kerusakan. Angka tersebut masih bersifat dinamis karena proses pemeriksaan terus berlangsung dan gempa susulan masih terjadi. Perubahan data selama masa penanganan menjadi salah satu alasan pemerintah menekankan pentingnya verifikasi sebelum angka akhir ditetapkan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebagian besar warga yang sebelumnya mengungsi kini disebut telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan pemberian bantuan natura mulai diarahkan secara lebih khusus kepada kelompok rentan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada saat bersamaan masih mempersiapkan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Proses tersebut mencakup asesmen, verifikasi, uji publik, penanganan keberatan masyarakat, hingga penerbitan keputusan kepala daerah. Sejumlah sekolah juga belum diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam ruangan karena keamanan bangunan masih menjadi perhatian. RSUD Aeramo pun masih memberikan sebagian pelayanan kesehatan di luar gedung sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi bangunan dan kemungkinan gempa susulan.
Verifikasi data kerusakan sebenarnya telah dilakukan secara bertahap sejak fase awal tanggap darurat. BNPB sebelumnya menerjunkan tim rehabilitasi dan rekonstruksi ke tujuh kabupaten terdampak untuk membantu pemerintah daerah melakukan validasi kerusakan rumah. Pendataan menggunakan informasi berbasis nama dan alamat hingga tingkat desa agar kondisi setiap keluarga terdampak dapat ditelusuri secara lebih akurat. Khusus Nagekeo, proses pemeriksaan lapangan dilakukan menggunakan instrumen pendataan BNPB sebelum data dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Apabila pemeriksaan sampel menunjukkan ketidaksesuaian dengan kondisi faktual, verifikasi ulang akan dilakukan sebelum data dinyatakan valid.
Pemerintah Provinsi NTT juga mulai menggunakan pendekatan data spasial dan teknologi udara untuk membantu mempercepat proses pemulihan pascagempa Flores bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Pengumpulan, pembersihan, dan penggabungan data kerusakan dilakukan ke dalam basis data geospasial agar lokasi serta tingkat kerusakan dapat dipetakan dengan lebih akurat. Pendekatan tersebut dibutuhkan karena kondisi fisik bangunan dapat berubah setelah masyarakat membersihkan puing atau melakukan perbaikan secara mandiri. Data yang kredibel menjadi persyaratan penting dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus pengajuan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus menyelesaikan proses tersebut dalam batas waktu yang ditentukan agar program pemulihan dapat segera dijalankan.
Finalisasi data menjadi semakin mendesak karena pemerintah akan memasuki pembahasan kebutuhan anggaran setelah 20 September. Data mengenai korban, rumah, fasilitas publik, serta infrastruktur yang rusak akan digunakan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan pemulihan secara lebih terukur. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang disiapkan sesuai dengan tingkat kerusakan dan tidak menimbulkan persoalan akibat perbedaan data pada kemudian hari. Karena itu, tahapan uji publik juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengoreksi apabila terdapat korban atau bangunan terdampak yang belum tercatat. Keterlibatan berbagai lembaga dalam proses verifikasi diharapkan membuat data akhir memiliki tingkat akurasi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
Gempa utama yang mengguncang kawasan Flores pada 15 Agustus tercatat berkekuatan magnitudo 7,7 dengan pusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Besarnya dampak bencana membuat proses pendataan terus mengalami perubahan seiring semakin luasnya wilayah yang berhasil diperiksa oleh petugas. Pemerintah kini mengarahkan perhatian dari penanganan kebutuhan darurat menuju pemulihan kehidupan masyarakat, pembangunan kembali rumah, serta perbaikan berbagai fasilitas publik. Gubernur NTT menempatkan ketepatan data sebagai fondasi utama agar setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai kebutuhan warga. Dengan verifikasi yang ketat, pemerintah berharap tidak ada masyarakat terdampak yang tertinggal ketika bantuan dan pembangunan kembali mulai dilaksanakan.