Jakarta, 6 Mei 2026 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan kondisi terkini terkait kesiapan lahan untuk pembangunan proyek tanggul laut raksasa. Proyek ini menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam mengatasi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di wilayah pesisir.
Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagian besar lahan yang dibutuhkan telah melalui proses identifikasi dan penataan. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan penyelesaian administrasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Wamen ATR menekankan pentingnya kepastian status lahan agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan. Ia menyebut bahwa pemerintah terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga terdampak guna memastikan proses pembebasan lahan berlangsung adil dan transparan.
Selain aspek lahan, proyek tanggul laut raksasa juga memerlukan perencanaan matang dari sisi teknis dan lingkungan. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan akan mempertimbangkan dampak ekologis serta keberlanjutan kawasan pesisir.
Proyek ini diharapkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kawasan pesisir dari ancaman banjir serta perubahan iklim. Selain itu, keberadaan tanggul laut juga diproyeksikan dapat mendukung pengembangan wilayah dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Dengan progres yang terus berjalan, pemerintah optimistis proyek tanggul laut raksasa dapat direalisasikan sesuai rencana. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan proyek strategis nasional ini.