Jakarta, 26 Agustus 2026 – Teknologi blockchain selama ini lebih banyak dikenal masyarakat karena kaitannya dengan aset kripto, tetapi pemerintah melihat pemanfaatannya dapat jauh lebih luas, termasuk untuk mendukung sektor pertanian. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut blockchain memiliki peluang besar untuk digunakan dalam kebutuhan pembangunan yang nyata. Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, keterlacakan atau traceability, integritas data, serta kepercayaan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Salah satu contoh yang disorot adalah pemanfaatan blockchain oleh petani kopi untuk melacak perjalanan produk sekaligus menghubungkan konsumen dari berbagai negara dengan petani di Indonesia. Pemanfaatan tersebut dinilai menunjukkan bahwa teknologi digital dapat membuka hubungan yang lebih langsung antara produsen di tingkat desa dan pasar internasional.
Penjelasan mengenai manfaat blockchain tersebut disampaikan Rachmat dalam agenda Indonesia Digital Blockchain Week 2026 di Jakarta. Ia menekankan bahwa blockchain seharusnya tidak hanya dipandang sebagai teknologi yang berkaitan dengan transaksi aset digital atau perdagangan kripto. Dalam konteks pembangunan, teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat sistem pencatatan dan memastikan informasi dalam sebuah rantai kegiatan dapat ditelusuri. Bagi sektor pertanian, kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mencatat perjalanan komoditas sejak diproduksi petani hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan informasi yang lebih terbuka dan mudah dilacak, hubungan antara petani, pelaku distribusi, industri pengolahan, hingga pembeli akhir dapat dibangun dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.
Contoh yang diberikan Bappenas berkaitan dengan seorang petani kopi yang mengembangkan sistem keterlacakan berbasis blockchain. Melalui sistem tersebut, produk kopi dapat memiliki catatan perjalanan yang memungkinkan konsumen mengetahui informasi mengenai asal produk dan proses yang menyertainya. Teknologi itu juga membuka kemungkinan konsumen dari berbagai negara berkomunikasi secara langsung dengan petani di Indonesia. Kondisi tersebut dapat memperpendek jarak informasi antara produsen dan pasar, terutama untuk komoditas yang memiliki nilai tambah ketika asal-usul serta proses produksinya dapat dibuktikan. Bagi petani, sistem semacam ini berpotensi membantu memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok karena informasi mengenai produk tidak sepenuhnya bergantung pada pihak perantara.
Manfaat lainnya berkaitan dengan transparansi rantai pasok pertanian yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pangan dan perkebunan. Produk pertanian melewati berbagai tahapan sebelum sampai kepada konsumen, mulai dari produksi, pengumpulan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Apabila data pada setiap tahapan dapat dicatat secara terintegrasi, pihak yang berkepentingan akan memiliki gambaran lebih jelas mengenai perjalanan sebuah komoditas. Sistem tersebut juga dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara petani dengan pembeli atau pelaku usaha yang berada di bagian hilir. Dengan keterlacakan yang lebih baik, kualitas produk, asal komoditas, serta proses distribusi dapat menjadi informasi yang lebih mudah diverifikasi.
Pemanfaatan blockchain juga dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia. Komoditas seperti kopi, kakao, dan sejumlah hasil perkebunan memiliki pasar internasional yang membutuhkan informasi mengenai kualitas, asal produk, serta proses produksinya. Apabila informasi tersebut dapat ditelusuri secara digital, produk petani memiliki peluang untuk membangun kepercayaan lebih kuat di pasar yang membutuhkan standar tertentu. Bappenas sendiri sebelumnya menempatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian penting dalam agenda hilirisasi komoditas unggulan. Penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperbesar nilai yang dapat diterima oleh pelaku usaha di tingkat produksi.
Selain membantu pelacakan produk, blockchain juga dapat mendukung tata kelola data dalam ekosistem ekonomi digital. Rachmat menyebut teknologi tersebut memiliki ruang besar untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan apabila diterapkan sesuai kebutuhan. Data yang tercatat secara terstruktur dapat membantu berbagai pihak memiliki acuan yang sama dalam melihat perjalanan sebuah transaksi atau produk. Bagi pemerintah, ketersediaan data yang lebih terintegrasi juga dapat membantu proses pemantauan dan perumusan kebijakan. Namun, penerapannya tetap membutuhkan tata kelola yang jelas agar teknologi tidak sekadar digunakan karena tren, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemanfaatan blockchain untuk petani juga tidak berdiri sendiri dalam agenda transformasi digital pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029, transformasi digital ditopang oleh tiga pilar utama, yakni masyarakat digital, infrastruktur digital, dan pemerintahan digital. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto mencapai sekitar 12 hingga 13 persen pada 2029. Target tersebut membuat penggunaan teknologi baru perlu diarahkan ke berbagai sektor produktif, termasuk pertanian yang memiliki peran penting terhadap perekonomian dan ketahanan pangan. Karena itu, blockchain dapat menjadi salah satu teknologi yang dikembangkan selama penerapannya sesuai kebutuhan, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu memberikan manfaat nyata.
Pengembangan teknologi di sektor pertanian juga semakin mendapat perhatian karena pemerintah tengah mendorong penerapan sistem berbasis data untuk meningkatkan produktivitas. Dalam kunjungan kerja di Klaten beberapa waktu lalu, Bappenas meninjau penerapan teknologi pertanian berbasis data yang menggabungkan informasi mengenai kondisi tanah, iklim, serta kemampuan petani. Pendekatan tersebut menunjukkan arah pengembangan pertanian yang semakin bergantung pada pemanfaatan informasi untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Blockchain dapat melengkapi ekosistem tersebut dari sisi pencatatan dan keterlacakan, sementara teknologi lain dapat digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data produksi. Kombinasi berbagai teknologi tersebut berpotensi membangun ekosistem pertanian digital yang lebih terintegrasi apabila infrastruktur dan kemampuan pengguna terus diperkuat.
Meski memiliki potensi besar, penerapan blockchain di sektor pertanian tetap menghadapi sejumlah tantangan. Petani membutuhkan akses terhadap jaringan internet, perangkat digital, pengetahuan teknologi, serta sistem yang mudah digunakan agar manfaat blockchain tidak hanya dapat dirasakan oleh perusahaan atau pelaku usaha besar. Pemerintah juga perlu memastikan standar data dan mekanisme pengelolaan informasi dapat digunakan oleh berbagai pihak tanpa menciptakan sistem yang terpisah-pisah. Selain itu, penerapan teknologi membutuhkan regulasi dan tata kelola agar perlindungan data serta kepentingan masyarakat tetap terjaga. Karena itu, keberhasilan blockchain di sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga kesiapan ekosistem yang mendukung penggunaannya.
Bappenas sebelumnya juga menyebut teknologi blockchain dan tokenisasi aset riil memiliki potensi untuk membantu kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau sistem ekonomi. Dalam pembahasan mengenai tokenisasi Real World Assets, sektor pertanian termasuk salah satu bidang yang dipetakan memiliki peluang untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat teknologi berbasis blockchain sebagai bagian dari instrumen transformasi ekonomi, bukan semata-mata sebagai teknologi untuk perdagangan aset digital. Jika diterapkan secara tepat, teknologi tersebut dapat membuka peluang baru dalam pembiayaan, keterlacakan produk, serta hubungan antara pelaku produksi dan pasar. Namun, pemerintah tetap menekankan perlunya penguatan regulasi, tata kelola, dan kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, serta masyarakat.
Dengan demikian, manfaat blockchain bagi petani dapat mencakup lebih dari sekadar pencatatan transaksi digital. Teknologi tersebut berpotensi membantu petani memperlihatkan asal-usul produk, memperkuat keterlacakan rantai pasok, meningkatkan transparansi, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Contoh petani kopi yang mampu menghubungkan produknya dengan konsumen internasional menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menjembatani pelaku ekonomi di tingkat desa dengan pasar global. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat tersebut dapat diperluas kepada lebih banyak petani melalui infrastruktur, literasi digital, tata kelola data, dan kebijakan yang tepat. Pemerintah kini mendorong agar perkembangan blockchain diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang konkret sehingga teknologi tersebut tidak berhenti sebagai bagian dari ekosistem kripto, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat produktivitas, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.